Media Globalisasi.com, BOJONEGORO — Pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan sikap responsif dan terbuka dalam menyikapi sorotan publik terhadap proyek pembangunan jalan rigid beton yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 1.041.757.200.
Sorotan tersebut mencuat setelah sebuah video amatir beredar luas di media sosial. Video itu merekam aktivitas pengerjaan proyek jalan desa dan memantik beragam komentar serta kritik dari masyarakat terkait kualitas pelaksanaan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Kemiri, Anwar Ja’is, menegaskan bahwa kritik masyarakat justru menjadi alarm penting bagi pemerintah desa untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi dan tidak menyimpang dari ketentuan teknis.
“Kami tidak alergi kritik. Justru dari masukan warga itulah kami bisa melakukan evaluasi. Begitu ada keluhan, langsung kami sampaikan kepada pelaksana untuk segera dibenahi,” tegas Anwar Ja’is.
Ia memastikan, bagian pekerjaan yang dinilai kurang maksimal telah diperbaiki. Bahkan, pihak pelaksana proyek diminta bekerja ekstra, termasuk melakukan lembur, agar proses pembangunan tetap sesuai target waktu tanpa mengorbankan kualitas.
Menurut Anwar, seluruh tahapan proyek jalan beton tersebut berada dalam pengawasan langsung pemerintah desa dan tetap mengacu pada standar teknis yang berlaku. Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin hasil pembangunan kuat, tahan lama, serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Desa Kemiri.
Tidak hanya itu, proses pembenahan dilakukan secara terbuka dan disaksikan berbagai pihak. Unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta dinas teknis terkait turut dilibatkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Langkah cepat dan terbuka pemerintah desa ini mendapat respons positif dari warga. Masyarakat menilai sikap kepala desa yang tidak defensif dan langsung bertindak merupakan contoh kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.
Warga berharap pola pengawasan ketat serta keterbukaan terhadap kritik dapat terus dijaga, sehingga setiap proyek pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
Dengan tindakan korektif yang cepat, keterbukaan informasi, serta pengawasan lintas unsur, Pemerintah Desa Kemiri menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan desa yang akuntabel, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Wul/Yik)